PP mekanisme reformasi agraria akan terbit bulan ini

JAKARTA: Pemerintah menargetkan peraturan pemerintah mengenai mekanisme pelaksanaan reformasi agraria terbit akhir Juli 2008, menyusul telah disusunnya tujuh alternatif pelaksanaan program itu oleh Badan Pertanahan Nasional.

Deputi III Pengaturan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah BPN Yuswanda Tumenggung mengatakan saat ini tujuh alternatif cara pengalihan lahan yang direncanakan masuk dalam PP tentang reformasi agraria.

“Sudah ada alternatif tujuh cara, nanti akan dimasukkan dalam aturannya, minimal dalam PP,” jelasnya, pekan lalu.

Dia berharap kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah merealisasikan target program reformasi agraria dalam waktu dekat, yaitu membagikan 300.000 bidang tanah kepada masyarakat selama 2008 sampai 2009.

Yuswanda menjelaskan tujuh cara itu di antaranya mewajibkan badan usaha menyediakan tanah sebagai kompensasi mendapatkan lahan usaha dari pemerintah, pemerintah menyediakan tanah dari penerimaan negara, dan pemerintah melepaskan tanah kepada masyarakat.

Selain itu, pertukaran tanah bisa secara langsung, pertukaran tanah untuk menyelesaikan konflik, tukar menukar tanah secara tidak langsung dan menyelesaikan konflik, dan mendekatkan subjek ke objek atau pemerintah hanya menjadi mediasi pemberi dan penerima tanah.

Dengan menggunakan tujuh cara itu, kata Yuswanda, subjek reformasi agraria dapat dalam bentuk perorangan, badan usaha, atau perorangan dan badan usaha.

Oleh Erna S. U. Girsang
Bisnis Indonesia

sumber: bisnis indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: